Akuntansi Desa

Pengesahan UU Desa oleh DPR menimbulkan konsekuensi bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dari APBN yang besarnya paling sedikit 10 % dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD. UU tersebut juga memberikan dampak bagi aparat desa untuk dapat melaporka pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Karena itu diperlukan penatausahaan keuangan desa sebagai sebuah tanggung jaw…

Akuntansi Sektor Publik

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-3333-38-0

Deskripsi Fisik

19x24,5 cm; x-332 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.661 Mah a

Akuntansi Manajamen Sektor Publik

Tuntutan mengenai perlunya pengendalian atas berbagai kegiatan pemerintah terutama yang berimplikasi pada uang dari waktu ke waktu semakin menguat. Hal ini terjadi akibat praktik KKN yang tidak saja telah mengakibatkan berkurangnya percepatan pembangunan, melaikan juga menimbulkan kesenjangan baik antarwilayah, antarsektor dan antargolongan serta merugikan masyarakat bawah. Berkaitan dengan itu…

Sistem Informasi Akuntansi

Edisi

13

ISBN/ISSN

978-979-061-528-1

Deskripsi Fisik

21x28 cm; 1-906 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

BI Corner Collection

Akuntansi Manajemen

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-061-393-5

Deskripsi Fisik

19x26 cm; 1-594 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

BI Corner Collection

Akuntansi Keuangan: Edisi IRFS

Edisi

8

ISBN/ISSN

978-602-241-092-8

Deskripsi Fisik

21x28 cm; 1-536 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

BI Corner Collection

Pengantar Akuntansi: Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-241-106-2

Deskripsi Fisik

21x28 cm; ix-297 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

BI Corner Collection

Akuntansi Intermediate: Jilid 1

Edisi

12

ISBN/ISSN

978-0-471-74955-4

Deskripsi Fisik

21x28 cm; xxxii-515 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

BI Corner Collection

Teori Akuntansi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-091-1

Deskripsi Fisik

16x24 cm; xxii-650 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

BI Corner Collection

Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemeritahan Daerah

Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan terbitnya Permendagri No.13 tahun 2006 jo Permendagri No.59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mendorong kebutuhan banyak kalangan akan kejelasan konsep yang akan diaplikasikan dalam akuntansi pemerintahan ini, yang menempati posisi kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari hal ini, penulis menghadirkan paparan komprehensif t…