Penyusunan buku ini merupakan upaya mendokumentasikan kebijakan fiskal yang telah ditempuh pemerintah RI dalam rangka stabilisasi makro ekonomi, mendorong pertumbuhan, pemerataan dan menjaga keberlangsungan APBN di tengah krisis serta penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Penulis materi untuk masing-masing topik adalah mereka yang pernah memegang jabatan di bidang tersebu…
Buku ini lahir dari pengalaman batin dan empirik penulis yang menyatu dalam kehidupan sebagai prajurit Angkatan Darat dan di lingkungan dunia pendidikan, sebagai hasil renungan pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sosial. Moderasi beragama dan implementasi profil pelajar pancasila memiliki hubungan bagaikan dua sisi mata uang, menyatu dan saling berhubungan yang sangat dalam. Kecerdasan pe…
Dalam dunia akademis Indonesia, tidak banyak buku teks yang berbicara mengenai perfilman Indonesia, terlebih genre horor. Buku ini diharapkan dapat memperkaya keragaman buku akademik mengenai industri film Indonesia yang semakin hari semakin berkembang. Dalam kaitannya dengan sejarah, terutama trauma sejarah Indonesia, buku ini mencoba untuk mengeksplorasi fungsi alegoris sinema horor kontempor…
Buku ini membahas sejarah badan-badan peradilan seperti peradilan umum dan peradilan militer, termasuk Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI. Serta badan-badan peradilan internasional, yakni badan peradilan internasional ad hoc dan permanen. Juga dipaparkan sejarah hukum sejak zaman kuno, sejak dunia mengenal kodifikasi hukum serta sejarah tradisi hukum yang dominan di dunia.
Buku ini mengulas beberapa topik aktual pada implementasi dan dinamika e-government di tanah air seperti: arah dan orientasi e-government, evaluasi e-government, potret literasi digital pengguna, problem integrasi sistem baik pada pemerintah pusat dan daerah, pengembangan sistem e-government di sejumlah negara tetangga, kerangka SPBE, model sistem pendukung keputusan pada e-government dan tanta…
Untuk menjaga dan mencegah perusakan hutan, pemerintah telah memberlakukan UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Implementasi dari UU tersebut secara konsisten membutuhkan penanggulangan pembalakan liar secara terpadu melalui peran pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemda sebagai otoritas wilayah tempat hutan berada, memiliki kewenangan tertentu…
Reformasi yang menghadirkan angin kebebasan seharusnya membentuk kesadaran bersama untuk membangun kehidupan sosial yang lebih beradab serta menghindari penggunaan pola kekerasan dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial sekaligus berhasil menempatkan hukum pada posisi suprematif. Reformasi harus tetap berjalan dengan menghindari tindakan anarkis serta perlunya sikap yang lebih bijaksana …