UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidag penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat …
UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidag penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat …
Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kehadiran dana desa di Indonesia menjadi semangat baru yang diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan desa mandiri dan masyarakat yang sejahtera. …
Buku ini mengurai teori dan praktik mengenai pengelolaan keuangan desa (arti penting, risiko dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pedoman pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan); anggaran pendapatan dan belanja desa (arti penting, pendapatan, belanja, pembiayaan dan peraturan desa); pengelolaan ase…