UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidag penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat …
UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidag penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat …
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu…
Perdesaan secara geografis merupakan salah satu anasir penting dalam konteks pembangunan nasional. Secara alamu perdesaan Indonesia memiliki karakter yang beragam dari sisi sosial, budaya, kondisi infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan dan tingkat capaian kemajuan pembangunan. Hal ini memberikan konsekuensi dan implikasi bagi corak pembangunan perdesaan. Pertama perlunya regrouping kawasa…
Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kehadiran dana desa di Indonesia menjadi semangat baru yang diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan desa mandiri dan masyarakat yang sejahtera. …
Buku ini mengurai teori dan praktik mengenai pengelolaan keuangan desa (arti penting, risiko dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pedoman pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan); anggaran pendapatan dan belanja desa (arti penting, pendapatan, belanja, pembiayaan dan peraturan desa); pengelolaan ase…
Setiap kepala desa adalah pemimpin tertinggi di desanya. Setiap kepemimpinan seorang kepala desa akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintahan dan pemerintahan daerah sehingga dibutuhkan sosok…
Kajian sosiologi pemerintahan dalam buku ini berkisar mengenai penjelasan konsep sosiologi dan pemerintah tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil dilihat dari sudut proses sosial, institusi sosial, perilaku sosial dan sistem nilaiyang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Melalui buku ini, penulis berusaha membangun konsep sosisologi pe…
NULL
ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat awal tahun 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. pasalnya "lagu" yang berkumandang di seluruh provinsi, kab dan kota di Indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan indonesia. akibatnya, para birokrat…