Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Penanggulangan…

Untuk menjaga dan mencegah perusakan hutan, pemerintah telah memberlakukan UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Implementasi dari UU tersebut secara konsisten membutuhkan penanggulangan pembalakan liar secara terpadu melalui peran pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemda sebagai otoritas wilayah tempat hutan berada, memiliki kewenangan tertentu…

Bunga Rampai Pencegahan dan Penegakan Hukum atas Pencemaran dan Kerusakan Lin…

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari faktor manusia yang dengan kekuasaan dan tindakannya seringkali mengabaikan unsur keselarasan, sehingga melampaui batas kewajaran. Ketika lingkungan hidup sudah rusak, bukan hal mustahil manusia dan unsur lainnya akan mengalami kesulitan dalam keberlangsungan hidupnya. Untuk menjaga keselarasan antara manusia dan lingkungan maka dibentu…

Masalah Kontemporer Perekonomian Nasional dan Daerah

Buku ini secara umum fokus pada bahasan mendikusikan masalah kontemporer yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Dalam kaitannya dengan masalah perekeonomian nasional, buku ini secara khusus difokuskan pada persoalan yang menyangkut nilai tukar, ekspor industri manufaktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja serta energi baru dan terbarukan lagi perkembangan kelistrikan nasio…

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis?

Buku ini merupakan hasil analisis berupa gagasan dan pemikiran serta pengalaman empiris yang ditulis dengan harapan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam upaya memperbaiki, mengembangkan, menguatkan dan mendesain kebijakan pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia. Pendekatan analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, namun juga berdasarkan rev…

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-623-6191-36-1

Deskripsi Fisik

16x24 cm; xxii-234 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 Mun k

Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Amandemen keempat UUD NRI tahun 1945 menjadi langkah awal perubahan sistem perekonomian Indonesia pada era reformasi. Perubahan tersebut ditegaskan dalam pasal perekonomian yang dirumuskan dalam bab tersendiri dan diberi judul "perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial". Perekonomian nasional yang dimaksud salah satunya didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisi…

Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Amandemen keempat UUD NRI tahun 1945 menjadi langkah awal perubahan sistem perekonomian Indonesia pada era reformasi. Perubahan tersebut ditegaskan dalam pasal perekonomian yang dirumuskan dalam bab tersendiri dan diberi judul "perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial". Perekonomian nasional yang dimaksud salah satunya didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisi…

Islam sebagai Tertuduh

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3551-02-x

Deskripsi Fisik

14x20 cm; 1-309 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

2X6.2 Ahm i

Kewirausahaan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-451-385-6

Deskripsi Fisik

14x21 cm; viii-157 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

338 Set k

Arah Langkah

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-794-561-9

Deskripsi Fisik

14x20 cm; iv-300 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

895 Bes a