Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-97972-8-5

Deskripsi Fisik

16x24 cm; vii-185 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.1 Asr e

Buku Pintar PLPG

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-9371-05-5

Deskripsi Fisik

13,5x20,5 cm; 5-143 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.1 Mah b

Berbagai Alat Bantu untuk Memudahkan Belajar Matematika

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-7663-15-2

Deskripsi Fisik

14x21 cm; 1-164 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.3 Put b

Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-7933-06-4

Deskripsi Fisik

14x21 cm; 1-312 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.27 Put d

Implementasi PAIKEM

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-602-8963-52-7

Deskripsi Fisik

16x23,5 cm; xii-194 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.3 Jau i

Konsep Dasar PAUD

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-692-153-9

Deskripsi Fisik

16x24 cm; vi-193 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

372.21 Suy k

Perkembangan Peserta Didik

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-689-269-3

Deskripsi Fisik

14x21 cm; 1-250 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

371.102 Sum p

Kritik Atas Akal Budi Praktis

Immanuel Kant, seorang profesor yang tidak pernah keluar dari batas kota Konigsberg ibukota Persia dan mengikuti irama hidup harian yang amat teratur. Bahkan rutin itu dengan pemikirannya yang radikal mengubah gaya manusia berpikir. Bukan seakan-akan semua pikiran Kant sekarang masih diterima umum, tetapi Kant merumuskan kerangka permasalahan yang sampai sekarang untuk sebagian, tetap tidak dap…

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Buku 3

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidag penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat …

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Buku 1

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya disebut dengan UU Desa, memberikan perubahan yang signifikan dalam dalam tata kelola pemerintahan desa. UU yang terdiri dari 122 pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa di bidag penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat …